Rapat Dengar Pendapat DPRD Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian menilai Kabupaten Kukar merupakan Kabupaten terkaya dan termiskin.

Hal ini Ia sampaikan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Lembaga Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar dan para Kepala OPD Kukar, diruang Banmus DPRD Kukar, Senin (10/10/2022), membahas terkait dengan pengentasan kemiskinan Kukar.

Ia menyebutkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, diperlukan sinergitas lintas OPD.

"Bagaimana pembangunan Kukar, tidak menyampingkan dari sosial kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan itu juga penting," kata Ketua Komisi II Sopan Sopian.

Ia mengatakan, Komisi II juga selalu berkoordinasi dengan OPD terkait yakni Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kukar. Memang dalam hal ini Dinsos alami kendala ialah minimnya anggaran.

"Kami memberikan masukan kepada Dinsos, program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak terkontrol, maka dari itu hal ini menjadi perhatian kami," sebutnya.

Dirinya juga mengharapkan kepada pemerintah daerah, disisi tenaga kerjaan harus melibatkan tenaga kerja lokal. Artinya setiap ada hal hal kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal turut dilibatkan.

"Contoh kami mengadakan kegiatan pembuatan perahu, pembuatan perahu tersebut berada di Sungai Meriam, jadi kami memberikan pekerjaan kepada pengrajin perahu tersebut," ungkapnya

Tentunya dengan melakukan upaya seperti itu, dapat mempermudah perputaran ekonomi masyarakat, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Diketahui, sejak 2016 hingga 2022 APBD Kukar memang fluktuaktif, namun apabila dilihat dari besaran APBD Kukar berada dalam trend kenaikan yang fantastis yakni dari Rp. 4,13 Trilliun menjadi Rp. 6,5 Trilliun.

Akan tetapi dengan APBD tersebut angka pengangguran dan kemiskinan di Kukar semakin meningkat, seharusnya dengan angka tersebut bisa menekan angka kemiskinan.

Pada 2021 jumlah penduduk kemiskinan di Kukar dengan pendapatan Rp. 700 ribu per bulan sebanyak 62.360 ribu jiwa, sementara untuk data 2022 sedang dilakukan verifikasi dan validasi DTKS. Sementara data pengangguran pada 2021 5,66 persen, dan 2022 ada 5,49 persen yang merupakan data proyeksi.(*riz/adv)